LIKU-LIKU TAKTIK DAN STRATEGI POLITIK GUS DUR

LIKU-LIKU TAKTIK DAN STRATEGI POLITIK GUS DUR 

Oleh: Sulangkang Suwalu

        Upaya Gus Dur untuk berlangsungnya dialog segi empat (Habibie, Wiranto,

Soeharto dan Gus Dur) telah ditolak oleh Habibie. Mengapa Habibie menolak?

Habibie sendiri tidak menjelaskannya. Tetapi Achmad Tirtosudiro, pelaksana

Ketua Harian ICMI mengatakan "tawaran itu manis, tapi mematikan Habibie".

 Menurut Achmad Tirtosudiro langkah Gus Dur yang menemui dan ingin mengajak

bekas Presiden Soeharto ikut dalam dialog nasional, merupakan manuver

politik yang paling aneh, paling gila dan paling beresiko. Mengapa? Karena

manuver itu telah menempatkan Habibie pada posisi yang sangat sulit, posisi

killing ground.

Artinya kalau Habibie tidak menerima akan banyak yang menghantam; kok

diajak dialog nasional tidak mau. Tapi, kalau setuju, citranya akan semakin

terpuruk, dianggap tidak bisa melepaskan diri dari Soeharto. Habibie akan

berada di lapangan pembantaian.

 Menurut dia, tawaran dialog Gus Dur itu manis, tetapi mematikan Habibie.

Ibarat memakan simalakama. Dimakan mati, tidak dimakan apalagi. Untungnya,

dengan memakai intuisi politik yang jitu, tawaran manis namun mematikan itu

cepat-cepat ditolak Habibie, hingga tidak menimbulkan polemik

berkepanjangan. Untungnya juga Habibie itu mempunyai pendirian dan tidak

terjebak dalam suasana dilematis menghadapi tawaran ini.

 Benar kah usul dialog segi empat dari Gus Dur itu merupakan sebuah jebakan

bagi Habibie? Sesungguhnya apa yang menjadi strategi Gus Dur menghadapi

kekuasaan Habibie?

GUS DUR BERPIHAK PADA HEMBUSAN ANGIN

        Sebelum menjawab apakah strategi Gus Dur, seorang pembaca harian Merdeka

(24/12), Irfan Suryahadi, mengemukakan bahwa taktik Gus Dur senantiasa

berpihak kepada hembusan angin. Jelasnya:

        "Bagi saya, kata Irfan, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bukanlah seorang

moralis atau humanis, tetapi lebih tepat dikategorikan sebagai politikus.

Beberapa catatan terhadap sepak terjang Gus Dur menunjukkan hal itu".

        "Pada 1984 ketika pecah tragedi berdarah Tanjung Priok, komentar Gus Dur

tidak menyentuh kepentingan ratusan korban (yang tewas dan luka-luka),

tetapi lebih condong kepada pembelaan terhadap ABRI (Benny Murdani dan Tri

Sutrisno) serta pemerintah (Soeharto)".

        "Bahkan dengan sigap Gus Dur mendampingi Benny Murdani (yang ketika itu

menjabat Panglima ABRI) berkeliling ke berbagai pesantren, menemui para

ulama untuk meyakinkan kepada kalangan ulama bahwa tragedi Tanjung Priok

merupakan sebab dan akibat yang bisa "dimengerti" dan sama sekali bukan

tragedi pembantaian".

        "Begitu juga dengan peristiwa Banyuwangi (dan sekitarnya). Ketika pertama

kali Gus Dur berkomentar, peristiwa itu sudah agak lama berlangsung dan

titik perhatian Gus Dur juga tidak tertuju kepada korban dan keluarganya,

tetapi kepada ABRI yang ditudingnya berada dibalik semua kejadian itu.

Bahkan dengan enteng Gus Dur menuding dalang peristiwa Banyuwangi duduk di

Kabinet. Barulah setelah itu NU membentuk tim pencari fakta".

        "Masih banyak catatan yang menunjukkan bahwa Gus Dur memang politikus,

bukan moralis atau humanis. Sebab, seorang moralis, humanis lebih cenderung

menolong korban (dan keluarganya), tanpa memandang latar belakang politik

dan muatan ideologis yang menyertai sebuah tragedi. Kenyataannya Gus Dur

selama ini tidak cenderung berpihak kepada korban (dan keluarganya) tetapi

lebih berpihak kepada hembusan angin". Demikian Irsan.

        Ya, itulah politisi Gus Dur. Taktiknya bisa berobah setiap waktu.

Tergantung situasi yang dihadapinya. Taktik-taktiknya tentu dengan tujuan

mengabdi pada strategi politiknya. Bagaimana strategi Gus Dur?

STRATEGINYA GUS DUR MENJELANG PEMILU 1997

        "Kita masih ingat," kata Ratna Susilowati, "menjelang Pemilu 1997 Gus Dur

tiba-tiba menjalin hubungan akrab dengan Ketua Golkar, yang juga putri

tertua Soeharto, Mbak Tutut. Padahal dalam waktu bersamaan, dia juga serius

ikut memperjuangkan demokrasi bersama PDI Megawati Sukarnoputri."

        Ketika itu --sama seperti sekarang-- polemik berkepanjangan seakan tak

henti-hentinya bermunculan. Gus Dur waktu itu dinilai banyak kalangan

sebagai orang yang tidak punya sikap, tidak konsisten atau plintat-plintut.

        Lalu, apakah alasan Gus Dur sebenarnya? Ternyata baru terungkap beberapa

waktu kemudian, yaitu setelah pemilu berakhir dan orang-orang tidak lagi

mengungkit-ungkit soal itu. Katanya, ketika Megawati dijegal dari pencalonan

Presiden dan partainya berniat memboikot pemilu, Gus Dur berpikir akan

kemana larinya 50 kursi PDI. Dalam analisa uus Dur, massa yang dulunya

mencoblos PDI, kalau tidak diarahkan tentu bakal mencoblos PPP karena

dianggap seperjuangan dengan PDI.

        Kata Gus Dur lagi, kalau 50 kursi ini semua lari ke PPP, dirinya

mengkawatirkan ada upaya-upaya pihak tertentu di PPP yang mengarah

kepembentukan negara Islam (sesuatu yang sangat ditentang Gus Dur) dan

menyalahi ideologi negara persatuan. Maka 50 kursi ituh harus dibagi dengan

Golkar. Bagaimana caranya? Ya, dengan memboyong Ketua Golkar ke

kantong-kantong NU. Kenapa harus Mbak Tutut? Dengan lugas Gus Dur mengatakan

kalau mengundang Ketua Umum Golkar (yang saat itu dijabat Harmoko), Golkar

tidak akan populer.

        Dan gara-gara kedekatannya dengan Mbak Tutut, ke 50 kursi terbagi 24 untuk

Golkar, 22 untuk PPP dan 4 untuk PDI. "Jadi usaha saya untuk menghalani

pendirian negara Islam berhasil, ujarnya, walau pun kita bisa juga

mempertanyakan "tesis" Gus Dur itu (Merdeka, 24/12). Demikian Ratna.

        Sesungguhnya "tesis" Gus Dur itu mencerminkan ketakutannya yang berlebihan

PPP akan mendirikan negara Islam, sekira ke 50 kursi itu seluruhnya jatuh

pada PPP. Suatu hal yang tidak mungkin. Sikap PPP senantiasa menyejukkan

pemerintahan Soeharto. Baik jatuh kepada PPP seluruhnya, apalagi terbagi

kepada Golkar sebagian, negara Islam tidak akan berdiri. Karena pemerintahan

Soeharto tidak berkepentingan dengan negara Islam, malah umat Islam

dibantainya di Aceh, di Tanjung Priok, di Lampung dan sebagainya.

        Sebagai suatu strategi Gus Dur menghalangi berdirinya negara Islam di

Indonesia, itu sah sah saja. Strateginya itu akan berhasil, kalau diikuti

dengan taktik-taktiknya yang tepat, yang mengabdi kepada strategi tersebut.

STRATEGI GUS DUR HALANGI FORMALISASI AJARAN ISLAM

        Untuk mengetahui bagaimana strategi Gus Dur untuk menghalangi jangan sampai

diformalisasi Islam dalam peraturan perundang-undangan, baik sekali bila

kita menyimak tulisnn Gus Dur yang berjudul: "Pencarian strategi hal yang

lumrah". Tulisan tersebut dimuat dalam Jawa Pos (12/11). Gus Dur di

antaranya menyatakan:

        "Di hampir semua negara Islam, kecuali di negeri kita, orang harus memilih

diantara dua hal: mengodifikasikan syariah sebagai hukum nasional atau

membuangnya sama sekali. Contoh yang membuangnya adalah Turki dan Aljazair,

sedang yang menerima kodifikasi ialah Iran dan Saudi Arabia".

        "Meniru pola Turki dan Aljazair yang menolak hukum Islam adalah kerja yang

sia-sia belaka, karena rakyat kedua negeri itu dalam jangka panjang akan

lari pada hukum Islam. Tapi menerima kodifikasi hukum Islam justru akan

mematahkan proses demokratisasi yang berintikan persamaan derajat dan

kedudukan di depan hukum, serta kebebasan menyatakan pendapat. Karenanya

yang terbaik adalah memperjuangkan demokratisasi dengan menampilkan

pandangan hukum Islam tentang hak-hak warganegara, perbedaan antar manusia

dan keharusan pemerintah bertanggungjawab pada rakyat. Dengan cara demikian

Islam keluar dalam fungsi yang diharapkan, bukan dalam bentuk formalitas

(pendirian pusat negara)".

        "Mengambil pola seperti Iran dan Saudi Arabia pada saat ini, adalah

tindakan yang tak bertanggungjawab. Bukankah dengan demikian kita justru

memperkuat rezim militer yang menggunakannya sebagai senjata politik?

Bukankah kita ingin melaksanakan hukum modern yang bersandarkan

ajaran-ajaran Islam, dan bukan membuat Islam seperti abad ke VII Masehi

berlaku di negeri kita".

        "Proses menghidupkan Islam dalam kehidupan modern bukanlah sesuatu yang

mudah. Karena itu tidak perlu dilakukan melalui formalisasi (peresmian)

secepat-cepatnya, tetapi juga harus memperhatikan proses sosial yang

berlangsung menuju demokratisasi. Ini berarti Islam harus menopang proses

itu dengan melakukan penggalian ajaran-ajarannya sendiri seperti yang

dilakukan umat lain".

        "Dengan kata lain Islam harus menggali sedalam-dalamnya komponen hak azasi

manusia (HAM) dan musyawarah dalam dirinya. Hanya dengan cara inilah Islam

punya relevansi dengan perkembangan sosial dewasa ini".

        Demikian Gus Dur dalam pencarian strategi yang lumrah.

        Dalam rangka strategi Gus Dur menghalangi formalisasi ajaran Islam dalam

peraturan perundang-undangan ini, adalah menarik ulasan Husaini atas buku

"Musykilat dalam NU", yang dimuat Media Dakwah (Jumadil Akhir 1419/Oktober

1998). Husaini dalam ulasannya itu mengemukakan bahwa dalam sebuah seminar

tentang "Islam dan Politik di Indonesia" di Cornell University, 12 April

1992, Gus Dur mengatakan: bahwa NU akan selalu menghindari formalisasi

ajaran Islam di dalam peraturan perundang-undangan negara. 

Setiap upaya untuk memformalkan ajaran Islam ke dalam peraturan perundang-undangan negara

akan bersifat diskriminatif terhadap kelompok lain. Contohnya adalah gagasan

tentang UU Zakat yang memungkinkan warga negara Islam memperoleh potongan

pajak atas sejumlah zakat yang telah dibayarkan.

        Kalau orang Islam boleh mendapat potongan, bagaimana dengan penganut agama

lain? kata Gus Dur sambil menambahkan: dalam suatu negara harus hanya ada

satu hukum yang tidak membedakan agama, ras dan keyakinan politik.

        Gus Dur menentang diskriminasi ini, itu pegangannya karena Islam itu adalah

untuk alam semesta, bukan hanya untuk orang Islam saja. Itulah yang

difirmankan Tuhan dalam surat Al Anbiya ayat 107: "Kami tiada mengutus

engkau (ya Muhammad), melainkan menjadi rahmat untuk semesta alam".

STRATEGI GUS DUR MENGHADAPI PEMILU 1999

        Untuk menghadapi Pemilu 1999 ini, Gus Dur, melalui Said Aqil Sirad, Wakil

Ketua Khatib Syuriah PBNU mengemukakan bahwa NU jelas tidak akan menggunakan

agama sebagai alat politik. Sebab, NU sudah belajar dari sejarah, kalau

meletakkan agama untuk kepentingan politik, akan terjadi over konstitusi,

artinya dengan gampangnya yang lain akan dibabat (Kompas, 23/11).

        Karena tujuan politik untuk mempertahankan status quo pemerintah sekarang,

sambung Said Aqil, sehingga Islam dijadikan partner, bumper, dijadikan

simbol. Dijadikan lipstik, bahasa kasarnya.

        Agama bukan untuk alat politik, melainkan untuk diamalkan. Menghadapi

Pemilu 1999, maka resiko agama yang dipolitisir itu sangat berbahaya dan

sangat mengerikan. Kalau agama dipolitikkan, maka agama justru akan menjadi

kekuatan yang lebih keras dan lebih sadis.

        Pemerintah sekarang ini mau menggunakan agama untuk mempertahankan status

quo dan setiap kali menggunakan simbol-simbol Islam hingga memabukkan.

Berbeda dengan di Timur Tengah yang tidak memiliki kelompok yang mampu

menetralisir pertentangan, di Indonesia