Perumusan NIK “NDP”, merupakan produk Nurcholis Madjid

Tinjauan Historis.

Perumusan NIK “NDP”, sejak awal merupakan produk Nurcholis Madjid. Gagasan dasar karya cak Nur ini di dasari oleh kegelisahannya sebagai anak bangsa dan pimpinan ormas kemahasiswaan pada saat itu, yang menyadari betul pertarungan ideologis antara Kapitalisme dan Sosialisme, Islam dan nasionalisme, atau Islam dan Kapitalisme. Dan akan dibawah kemana orientasi pembangunan bangsa, selama anak bangsa belum menekukan dasar filosofi pembangunan yang berdimensi ke-Indonesiaan yang pluralistik. Renungan inilah mendorong cak Nur setelah perjalanannya mengelilingi Benoa Amerika dan Eropa, melakukan i’tikaf di masjidil haram sambil menghatamkan al-qur’an, cak Nur menuliskan satu rangkaian tematik yang berisi tuju konsepsi nilai yang menjadi paradigma pemikiran dan aksi kader HMI.

Karena dipandang penting peran yang diaminkan oleh HMI, maka naskah cak Nur ini mendapat penyempurnaan oleh Endang Syaifuddin Anshori dan Tsakib Mahmud, sebagai team yang direkomundasikan oleh kongres Malang untuk menyempurnakan aspek teknis redaksional dan bukan aspek konseptual substansif. Upaya menghadirkan konsepsi NIK sebagai sebuah kerangka pemikiran dan aksi ini, dimaksudkan untuk pengejewantahan dua tujuan dasar kehadiran HMI yang diprakarsai oleh Lafran Pane dan dideklaraskan oleh para pendidirnya pada tanggal 5 Februari l947. Tujuan pertama, mempertahankan kemrdekaan negera Republik Indonesia dari intervensi kolonialisme Internasional. Kedua, menegakan syiar Islam di bumi Indonesia. Secara interpretatif kedua tujuan HMI itu, memiliki makna dealektika kausal, bahwa tidak ada da’wah Islam tanpa ada kedaulatan wilayah politik. Islam akan berkembang menjadi agama budaya dan agama masyarakat, bila masyarakat Indonesia mempunyai kedaulatan negara.

Untuk itu pada dataran historis maupun sosiologis dapat ditafsirkan, bahwa arti kehadiran HMI senantiasa terkait secara signifikan dengan agenda ke-indonesiaan maupun agenda ke-umatan. Dalam konteks ini eksistensi HMI berada pada dua pilar tersebut. Orientasi perkaderan HMI memposisikan visi dan persepsi serta gerakan HMI dalam kerangka merespon arus perubahan masyarakat dengan tidak mempersoalkan wilayah kebangsaan dan wilayah keumatan. Namun bagi kader HMI antar umat dan bangsa merupakan agneda yang integral dalam visi dan pemikiran yang terpatri pada setiap kader HMI. Bahkan HMI pun telah membuktikan bahwa sepanjang 54 tahun, HMI tidak pernah memisahkan kedua agenda "umat dan bangsa" secara dikotomis dalam dinamika perkaderan. Berkaitan dengan itu, maka kehadiran NIK yang merupakan kerangka formulatif yang mengintegrasikan pandangan maupun visi pemikiran pada setiap kader HMI. NIK akan mengelaborasi pluralitas kader dan berfungsi sebagai alat perekat ke dua pilar tersebut, sehingga kader HMI mempunyai keutuhan visi dalam membawa masa depan bangsa Indonesia secara totalitas dalam menghadapi berbagai perubahan, baik bersifat intern maupun bersifat internasional. Dengan membangun visi integratif pada kader HMI, berarti telah menjadikan HMI merupakan aset potensial yang strategis dalam membentuk kepribadian bangsa serta membawa masa depan bangsa yang menguasai peradaban besar.